Ahok: RS di Jakarta Aman dari Vaksin Palsu

WaktuCom - Jakarta - Publik digegerkan oleh ulah pasutri Rita Agustina dan Hidayat Taufiqurahman beserta komplotannya yang menjalankan bisnis vaksin palsu. Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) memastikan Jakarta aman dari peredaran vaksin palsu tersebut.

"DKI aman lah," ungkap Ahok saat dikonfirmasi mengenai kasus ini di Gedung Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016).

Pihak Bareskrim sendiri sebelumnya menyatakan ada 4 rumah sakit di Jakarta yang terindentifikasi menjual vaksin palsu. Namun menurut Ahok, bisa saja yang dimaksud bukan DKI melainkan di daerah-daerah sekitarnya.

"Saya nggak tahu, apa itu di DKI atau di luar DKI karena kepolisian itu kan Polda Metro Jaya termasuk Tangerang, Depok, Bekasi juga," ujar Ahok.

Sebelumnya Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri terus menyelidiki kasus pembuatan dan peredaran vaksin palsu dan menyebut ada vaksin palsu yang beredar di wilayah Jakarta. Untuk penyebaran di RS menurut Direktur Tipideksus Brigjen Agung Setya dilakukan oleh oknum.

"Rumah sakit kita baru mengidentifikasi pada empat (RS). Iya masih di Jakarta," kata Agung, Senin (27/8).

Bukan hanya di rumah sakit, peredaran vaksin palsu di Jakarta juga ada di dua apotek. Namun Bareskrim enggan menyebut lebih rinci nama atau insial empat rumah sakit dan dua apotek itu.

"Sudah ada (pihak RS yang kita mintai keterangan). Hanya kita minta penjelasan," tuturnya.

Terus Digoyang, Teman Ahok Beri Pembuktian

WaktuCom - Jakarta - Belakangan ini Teman Ahok terus digoyang oleh kalangan anti Ahok yang mempertanyakan validitas sejuta KTP dukungan untuk Ahok yang telah terkumpul. Teman Ahok pun bakal memberi bukti.

"Mereka (Teman Ahok) bilang gini, 'kita mau rekap dulu sampai masukin sejuta, sampai ke RT', nanti dia akan undang beberapa orang yang sangsi dengan klaim sejuta itu, silakan pilih nomor satu sampai sejuta mau pilih yang mana," kata bakal cagub DKI incumbent, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2016).

Sejuta KTP dukungan yang diklaim sudah dikantongi Teman Ahok mulai ramai dipertanyakan saat sejumlah relawan eks Teman Ahok mengungkap adanya manipulasi pengumpulan KTP dukungan. Teman Ahok pun telah mengklarifikasi dan memastikan para eks relawan itu telah dipecat karena validitasnya rendah.

Mereka juga memastikan semua prosedur pengumpulan KTP sangat ketat sehingga tidak memungkinkan adanya permainan manipulasi atau pun KTP ganda.

Ahok pun memilih menunggu Teman Ahok. Ahok baru akan memutuskan akan menempuh jalur parpol atau independen setelah lebaran.

"Kita tunggu mereka dulu, supaya menghargai mereka. Ya kita sepakat tunggu mereka minta waktu sampai (rekapitulasi) sejuta," kata Ahok

Ahok Menangis Terharu Saat Tonton Film Rudy Habibie

WaktuCom - Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menonton special screening film 'Rudy Habibie' dalam rangka ulang tahun ke-80 Presiden ke-3 RI BJ Habibie. Rupanya ada adegan dalam film biografi Habibie yang membuat Ahok menitikkan air mata.

"Sewaktu Pak Habibie jadi imam. Jadi bapaknya Beliau meninggal sewaktu jadi imam, kemudian Beliau begitu though, langsung menggantikan bapaknya. Nangis ini tadi," kata Ahok usai menonton di XXI Epicentrum, Epiwalk, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu (25/6/2016).

Bagi Ahok, saat ini sangat jarang ada seorang bocah yang begitu tegar menghadapi kenyataan. Untuk itu dia menganjurkan kepada, khususnya, anak sekolah menyaksikan film ini.

"Wajib ditonton semua anak. Enggak akan rugi, dua jam enggak berasa," ungkap Ahok.

Sosok Habibie di mata Ahok adalah pribadi yang religius. Dalam cerita yang ditayangkan dalam film terlihat bagaimana seorang Habibie tetap menjalankan ibadah sebagai seorang muslim di negeri yang jarang terdapat masjid.

Ahok: Siapa Mau Jadi Gubernur? Doa Bulan Puasa Terkabul

WaktuCom - Jakarta - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadiri buka bersama anak yatim di Jalan Juanda, Jakarta Pusat. Ahok melontarkan pertanyaan dan harapan agar generasi muda bisa tumbuh menjadi pemimpin di Jakarta.

"Siapa yang mau jadi gubernur? Saya doakan di bulan Ramadan ini. Semoga doa kita dikabulkan," kata Ahok dari panggung saat buka bersama anak yatim, di Kantor Pusat Bank DKI, Jalan Ir H Juanda III, Jakarta Pusat, Jumat (24/6/2016).

Hadir ratusan anak yatim dalam acara itu. Mendapat pertanyaan Ahok, anak-anak yatim itu antusias mengacungkan jari yang berarti ingin jadi gubernur. Ahok lalu mengatakan anak-anak juga diharapkan bisa jadi presiden.

"Kalau tidak bisa jadi presiden, ya minimal presiden direktur," kata Ahok.

"Saya ingin pastikan anak-anak ini punya (terdaftar) BPJS Kesehatan," lanjutnya. Hadir juga Direktur Utama Bank DKI, Kresno Sediarsi.

Bank DKI memberikan santunan kepada 5.500 anak yatim senilai Rp 1,65 miliar. Sumber dananya berasal dara zakat, infak, dan sedekah karyawan Bank DKI.

Perwakilan anak-anak yatim maju menerima santunan, masing-masing anak mendapat santunan anak yatim dan dhuafa tahun 2016 sebesar Rp 300 ribu. Namun penyalurannya bukan tunai melainkan disalurkan ke rekening tabungan anak Bank DKI.

Dirut Bank DKI Kresno mengajak warga Jakarta menyetor zakat infak sedekah ke rekening Badan Amil Zakat Infaq Shadaqqah (BAZIS) DKI, nomor rekeningnya 108.03.00099.2. Ada pula rekening Bank DKI Syariah yakni 701.700333.1 untuk infak sedekah, dan 701.700.300.2 untuk zakat.

Oknum Anggota IPK Ditangkap Polsek Medan Baru

WaktuCom, Medan – Oknum anggota Ikatan Pemuda Karya (IPK) ditangkap petugas Polsek Medan Baru karena menyebarkan proposal Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran, Kamis (23/6/2016).

Petugas mengamankan oknum anggota OKP bernama Junaidi (28), warga Jalan PWS, karena dinilai melakukan aksi premanisme dan meresahkan pengusaha.

Informasi yang dihimpun medansatu.com dari Mapolsek Medan Baru, Junaidi tercatat sebagai anggota pengurus ranting IKP Kelurahan Sei Putih Timur. Dalam aksinya, ia menyebar proposal permintaan THR ke showroom mobil Jati Mas, Medan.

“Barang bukti yang diamankan, yakni 1 satu paket sabu, 10 lembar amplop Proposal, 5 blok kwitansi kosong dan uang tunai hasil pengutipan sebesar Rp 64 ribu,” kata Kapolsek Medan Baru, Kompol Roni Bonic SIK SH MH didampingi Kanit Reskrim, Iptu Adhi Putranto Utomo dan Panit Reskrim, Ipda Galih STK.

Dijelaskan Adhi Putranto Utomo, tersangka diamankan saat melakukan pungli di Jalan Ibus Raya tepatnya di Showroom Jatimas, Medan. “Kita menerima laporan adanya pungli dan kita langsung turun dan mengamankan tersangka,” beber Adhi.

Dijelaskan Adhi, tersangka melakukan pungli dengan modus dana partisipasi Hari Raya Idul Fitri. Saat ini tersangka masih diperiksa intensif untuk mengetahui kemana saja proposal itu disebar.

“Tersangka dijerat dengan pungli dalam KUHP dan UU No 5 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 15 tahun,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Polresta Medan meminta pemilik usaha mewaspadai aksi premanisme dengan modus proposal THR jelang lebaran. Pemilik toko, kantor, dan lembaga tertentu diminta tak melayaninya dan segera melapor ke Polresta Medan.

Warga yang merasa menjadi korban aksi pemerasan dengan modus uang THR ini diminta melapor langsung atau menelepon/SMS ke nomor 085263299194 atau 081376670983 milik Tim Pemburu Preman Satuan Sabhara Polresta Medan.

“Banyak proposal yang beredar jelang lebaran ini, tak jarang dilakukan dengan paksaan. Kami mengimbau agar para pemilik toko atau pelaku usaha mewaspadai aksi premanisme yang meresahkan tersebut dan segera melapor,” kata Kasat Sabhara Polresta Medan, Kompol Siswandi, Selasa (21/6/2016).

Selain menyebarkan nomor pengaduan, Sat Sabhara Polresta Medan juga melakukan imbauan keliling menggunakan mobil pengeras suara di sejumlah pusat bisnis. Di antaranya di kawasan Jalan Palangkaraya, Jalan Asia, Asia Mega Mas, Jalan Nibung, Pasar Petisah, dan lainnya.

“Begitu ada laporan, langsung kita tindaklanjuti ke lokasi, dan mengumpulkan proposal-proposal itu, dan akan diteruskan ke Satreskrim,” pungkasnya.

Hanura Serahkan Surat Dukungan Resmi kepada Ahok untuk Pilgub 2017

WaktuCom - Jakarta - DPP Partai Hanura hari ini resmi memberikan surat dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk Pilgub DKI 2017. Dukungan resmi lewat simbol pemberian Surat Keputusan (SK) dukungan.

"Kami mengundang Pak Ahok untuk menyerahkan surat dukungan secara resmi dari DPP. Keabsahan itu diberikan apabila dukungan muncul dari DPP. Memang sudah ada dukungan dari DPD, dukungan sekarang sudah lengkap dari DPP," papar Ketua Umum Hanura Wiranto di Kantor DPP Hanura, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (23/6/2016).

Pemberian surat dukungan ini memang sebagai tindak lanjut apa yang telah menjadi kebijakan DPD Hanura DKI beberapa waktu lalu. Meski banyak isu yang menerpa, Wiranto menambahkan, Hanura tetap dalam posisi mendukung Ahok.

"Partai Hanura tetap konsisten untuk mendukung Ahok jadi calon gubernur," tutur Wiranto.

Partai Hanura, kata Wiranto, tidak memusingkan lewat jalur apa Ahok maju dalam Pilgub mendatang. Yang jelas, kata Wiranto, Hanura akan menghormati keputusan Ahok dan tidak mengabaikan peran Teman Ahok yang sudah mengumpulkan 1 juta KTP.

"Kami ajak untuk partai pengusung kita pastikan calon kita bisa maju tanpa hambatan. DKI Jakarta harus mendapat calon gubernur yang pas mengubah wajah Jakarta menjadi ibukota yang membanggakan," kata Wiranto.

Jokowi Ingin Jakarta Jadi Kota Megapolitan Maju, Ahok: Siap Pak!

WaktuCom - Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut memberikan ucapan selamat kepada Jakarta yang berulang tahun ke-489. Jokowi punya harapan tinggi untuk Ibu Kota.

"Selamat ulang tahun ke-489 untuk warga DKI Jakarta. Kita ingin Jakarta menjadi kota megapolitan yang maju, modern dan berbudaya -Jkw," tulis RI-1 yang juga mantan gubernur DKI Jakarta ini melalui akun Twitter-nya @jokowi, Rabu (22/6/2016).

Melihat cuitan Jokowi itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun membalas. Dia mengaku siap mewujudkan harapan Presiden yang juga sahabatnya itu.

"@jokowi terima kasih Pak, siap wujudkan," tulis Ahok melalui akun Twitter-nya @basuki_btp.

Dalam sambutannya saat upacara HUT di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Rabu (22/6) pagi, Ahok telah menyatakan keinginannya untuk terus memajukan Jakarta lewat berbagai program unggulan seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Jakarta Smart City, e-budgeting, hingga keberadaan petugas Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pekerja Harian Lepas (PHL).

Ahok selama ini juga terus berupaya membangun banyak rumah susun (rusun) untuk bisa merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai atau wilayah kumuh lainnya. Ahok juga berharap bisa terus membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta. Selain itu juga membenahi transportasi massal agar masalah kemacetan di Ibu Kota bisa segera terselesaikan.

"Semuanya supaya orang Jakarta hidupnya lebih aman, lebih nyaman, lebih sejahtera. Istilahnya otaknya kiri kanan penuh, perutnya penuh, dan dompetnya penuh," kata Ahok.

Bravo!! Ahokers Ini Bungkam Junimart Girsang dan Tempo dalam ILC Tema "Ahok: BPK Beda, Lain KPK"

WaktuCom - Kasus RS Sumber Waras masih saja panjang ceritanya dan berliku - liku. Buntutnya KPK dan BPK mengeluarkan 6 kesepakatan bersama yang intinya menghormati keputusan masing - masing lembaga tanpa hendak melakukan intervensi.

Hal ini diangkat pada ILC selasa, 21/6/2016 dengan tema,"Ahok, BPK Beda, Lain KPK". Dan tetap saja, isi dari ILC tadi malam masih sama dengan sebelum - sebelumnya, menguliti dan mempertontotonkan dosa - dosa Ahok bagi mereka yang Anti. Mulai dari Fadli Zon, Lulung Prijanto, dan Lieus Sungkharisma  'bersemangat' membeberkan dosa - dosa Ahok sampai tuntas dan clear tanpa dipotong Karni Ilyas.

Ditambah lagi, acara ILC semalam membahas tidak hanya membahas topik KPK dan BPK tapi juga membahas tentang aliran dana 30 Milyar yang mengalir pada Teman Ahok.
Budi Setyarso, redaktur eksekutif majalah Tempo membeberkan dengan rinci mengenai aliran dana 30 M. Komplit, ditambah dengan penjelasan Junimart Girsang dari Fraksi PDIP, jelas semakin terbuka dosa - dosa Teman Ahok.

Namun dari rangkaian ILC semalam, ada hal yang menarik dimana seorang Karni Ilyas dan narsum yang senior  - senior menjadi tak berkuti dan diam dibungkam anak muda dari Ahokers.

Karni Ilyas selalu memberikan ruang dan tempat yang lebih kepada mereka yang anti Ahok untuk dapat membeberkan semua dosa - dosa Ahok.
Lain halnya ketika giliran dari kubu yang pro Ahok hendak memberi penjelasan secara rinci, terkesan Karni Ilyas ingin segera menyudahi dengan mengalihkan kepada narsum lain atau memotong. Itu sudah biasa.

Guntur Romli, dari Ahokers mampu membuat senior - senior sekelas Fadli Zon dan Lulung bungkam tak merespon. Bahkan Karni Ilyas pun diam terbengong - bengong!  Junimart Girsang yang disindir hanya bisa ketawa tanpa menyanggah. Guntur Romli seakan menguasai arena dan semua uneg - unegnya bisa dikeluarkan sampai tuntas, berikut redaksi kutipkan untuk pembaca, yang videonya bisa dilihat di menit 13.25

"Saat Gerakan teman Ahok sudah mengumpulkan 1 juta KTP, dilemparlah  tudingan - tudingan soal 3M!"

"Ini tidak fair karena sudah ada kecenderungan,melakukan semacam stigmastisasi. Dalam hal ini  media juga harus fair dalam pemberitaan. Kalau  saya melihat TEMPO dalam publish berita Sumber Waras lengkap diperlihatkan semua dokumen terkait dari akta tanah, NJOP, dsb. Tapi kaitannya dengan kasus reklamasi yang menyangkut Sanusi di Tempo tidak memberi dokumen - dokumen yang jelas. Terutama tentang Pergub yang menyebutkan aturan kontribusi tambahan. Sehingga  pembaca akan menyimpulkan yang dilakukan Ahok tidak berdasar padahal dokumen itu ada!"

"Soal 30 M yang disampaikan yang terhormat Bapak Junimart Girsang. Saya rasa ada persoalan konflik kepentingan. Bapak memang tugasnya melakukan evaluasi yang sudah diatur dalam UU, namun saya melihat ketika RSSW disebut KPK tidak ada pelanggaran yang melawan hukum, itu ibarat bom Bapak Junimart  melempar 'bom' lagi tentang kasus 30M.  Bapak memberi Info boleh pak, tapi ketika memilih momen, memilih ruang dan memilih media, saya lihat Bapak ada niat lain.

Pak Junimart apa pernah tanya bagaimana kelanjutan proses Damayanti kader PDIP yang ditangani KPK? Kan tidak. Ini kalau diusut bisa menjerat anggota DPR lainnya, bahkan lebih dari 30 M. Jadi saya melihat ada konflik kepentingan didalam melemparkan isu 30 M bertepatan saat KTP terkumpul 1 Juta."

"Ini adalah bentuk stigmatisasi ketika teman Ahok merayakan 1 juta KTP, tiba - tiba ada kasus yang melanggar hukum. Tapi untuk isu - isu korupsi yang  besar seakan tertutup.
Jangan pakai isu - isu untuk pembunuhan karakter.
ketika sebuah persoalan yang masih perlu diverifikasi, masih perlu dilihat lagi bukti-bukti nya tapi sudah dijadikan alat politik untuk menghantam sebuah gerakan yang dibangun dari masyarakat yang sudah mengumpulkan 1 juta KTP dengan stigma yang macam - macam."

Walau diberi kesempatan berbicara dipenghujung tetapi Guntur Romli mampu membuat ruangan ILC diam mendengarkannya.

Kasus RSSW ini memang seakan tiada pernah berakhir. Namun Leonardus Nugroho, mantan auditor BPKP  mengatakan BPK keliru dalam menggunakan acuan sebagai prosedur pengadaan lahan. BPK, kata dia, masih menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 yang mengatur perencanaan, pembentukan tim, penetapan lokasi, studi kelayakan dan konsultasi publik padahal proses yang dilakukan pada tahun 2014.

“Padahal, sudah ada Perpres baru, yang merupakan perubahan keempat dari Perpres 71/2012, yakni Perpres 40 tahun 2014. Dalam Pasal 121 Perpres 40 tersebut dikatakan bahwa demi efisiensi dan efektivitas, maka pengadaan tanah di bawah 5 hektare dapat dilakukan pembelian langsung  antara instansi yang memerlukan dan pemilik tanah,” jelas dia.

BPK menggunakan Perpres 71/2012, bukan Perpres 40/2014.

“Makanya, kita pertanyakan mengapa BPK menggunakan Perpres 71/2012 dan bukan Perpres terbaru Nomor 40/2014. Jika menggunakan Perpres 40/2014, maka tidak ada kesalahan prosedur yang dilakukan Pemda DKI Jakarta,” ungkap dia.

Berikut video Lengkap Guntur Romli seorang Ahokers di menit ke 13.25:

Ketua Golkar DKI: Keputusan Dukung Ahok untuk Pilgub DKI Sudah 99 Persen

WaktuCom - Jakarta - Ketua DPD Golkar DKI terpilih, Fayakhun Andriadi menyebut keputusan untuk mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk maju Pilgub Jakarta sudah 99 persen. Hal itu sudah diputuskan di Musyawarah Daerah Partai Golkar DKI pada Minggu (19/6/2016) lalu.

"Kalau dari kami kan sudah selesai, dan itu keputusan dari musda (musyawarah daerah), dan bahwa 99 persen seperti itu (keputusannya) dan 1 persen ada di tangan DPP," ujar Fayakhun di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Fayakhun menjelaskan, pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan dua partai yang sudah menyatakan dukungannya terlebih dahulu, Nasdem dan Hanura.

"Tiga parpol, Hanura, Nasdem dan Golkar sudah berkomunikasi, dengan Teman Ahok juga sudah, kami kan bukan baru kenal kemarin, anak jakarta kan dia-dia juga," kata Fayakhun.

Dia pun menegaskan sudah tidak ada persoalan dengan Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie.

"Enggak ada masalah lagi, itu semua kan ada di AD ART, kalau keputusan itu diambil oleh ketua umum," ucapnya

Ahok sebenarnya sudah memberikan ancang-ancang alias sudah siap untuk maju lewat jalur parpol meski Teman Ahok sudah mengumpulkan 1 juta KTP. Menanggapi hal itu, Fayakhun hanya memberikan jawaban diplomatis.

"Kita dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat harus efisien dan efektif," tutur dia

Survei: Elektabilitas Ahok Belum Tersaingi

WaktuCom - JAKARTA — Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok belum tersaingi.

Dalam survei terakhir yang digelar Manilka Research and Consulting, Ahok jauh mengungguli 17 figur lainnya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada Juni 2016 itu, elektabilitas Ahok mencapai 49,3 persen.

Perolehan ini jauh di atas figur lainnya, seperti Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang berada di posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 9,3 persen.

Selanjutnya ada Yusril Ihza Mahendra sebesar 6,8 persen, Yusuf Mansur sebesar 6,5 persen, dan Tri Rismaharini sebesar 6 persen.

Sisanya, Abraham Lunggana 3,3 persen, Sandiaga S Uno 2,5 persen, Biem Benjamin 1,7 persen, Adhyaksa Dault 0,8 persen, Nachrowi Ramli 0,7 persen, Moeldoko 0,5 persen, Djarot Saiful Hidayat 0,5 persen, Sjafrie Sjamsoeddin 0,5 persen, Agus Harimurti 0,3 persen, Hary Tanoesoedibjo 0,2 persen, Boy Sadikin 0,2 persen, Yoyok Rio Sudibyo 0,2 persen, dan Prasetyo Edi 0,2 persen.

Kemudian ada 10,7 persen responden yang menjawab belum memutuskan atau rahasia saat ditanya siapa tokoh yang akan dipilih.

Bahkan, bila dilakukan simulasi head to head dengan beberapa figur, Ahok dinilai masih unggul.

Salah satu contohnya ketika Ahok dihadapkan dengan Risma. Berdasarkan hasil survei tersebut, Ahok lebih unggul dengan capaian elektabilitas sebesar 49,5 persen.

Sementara itu, Risma mendapat 34,3 persen. Sisanya 7,7 persen ragu-ragu dan 8,5 persen tidak menjawab.

Sementara itu, bila Ahok diadu dengan Yusril Ihza Mahendra, maka elektabilitas Ahok mencapai 56,5 persen dan Yusril hanya 25,3 persen. Sisanya, 6,5 persen ragu dan 11,7 persen tidak menjawab.

Direktur Eksekutif Manilka, Herzaky Mahendra Putra, mengungkapkan alasan elektabilitas Ahok masih berada di urutan pertama.

Publik Jakarta, kata Zaky, puas terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta di beberapa bidang.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja Ahok-Djarot memimpin Jakarta mencapai 67,5 persen.

"Ada tiga sektor kepuasan publik Jakarta tinggi, yakni pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir," kata Zaky di Hotel Cemara, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/6/2016).

Dalam survei Manilka, sebanyak 69,3 persen publik puas terhadap akses kesehatan, 65,5 persen publik puas terhadap pendidikan yang terjangkau, dan 54 persen publik puas terhadap penanganan banjir di Jakarta.

Di sisi lain, berdasarkan hasil survei Manilka tersebut, persoalan kemacetan dan pengangguran diharapkan bisa terselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta, dengan masing-masing tingkat urgensi sebesar 90,8 persen dan 91,5 persen.

Adapun pengumpulan data dalam survei ini dilakukan pada 2-7 Juni 2016 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 400 responden yang tersebar di lima wilayah kota administrasi dan satu kepulauan.

Survei ini menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of error kurang lebih 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

KTP Teman Ahok Tembus Sejuta, Ahok: Rakyat Berkuasa Atas Negara Ini

WaktuCom - Jakarta - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengucapkan terima kasih atas dukungan Teman Ahok yang berhasil mengumpulkan dukungan hingga lebih dari 1 juta KTP.

"Pertama-tama saya berterima kasih pada pendiri Teman Ahok maupun teman-teman Ahok yang telah mengumpulkan KTP. Dan tentunya teman-teman juga dari parpol termasuk relawan. Ada keluarga ada teman ada yang pertama kali ketemu,"

Hal tersebut disampaikan Ahok dalam pidatonya di hadapan ratusan Teman Ahok di kantor sekretariat Teman Ahok di Kompleks Graha Pejaten, Pasar Minggu, Jaksel, Minggu (19/6/2016).

Ahok mengakui bahwa dirinya tak ingin bertemu dengan Teman Ahok hingga KTP Tembus hingga 1 juta dukungan. "Saya tidak mau jual nama saya (untuk) ngumpulin duit," katanya.

Dalam perjalanannya mengumpulkan KTP, Teman Ahok tersandung banyak kesulitan dan halangan. Namun hal tersebut tak menjadi persoalan karena saat ini dukungan telah tembus hingga Sejuta.

"Menfitnah Teman Ahok bertentangan dengan kesepakatan kami. Saya mau sampaikan Teman Ahok tidak mudah kumpulkan 1 juta. Kalau saya pilih teman Ahok tapi gagal jadi gubernur. Kalau orang ragukan niat saya, (untuk maju independen), saya sudah berani menantang anggota DPRD karena mau impeachment. Lebih baik waktu itu saya dipecat," kata dia.

Dukungan ini, menurut Ahok adalah sebuah momentum yang menyadarkan bahwa rakyat memiliki peranan dalam mengontrol negara. Ahok juga mengatakan tak ingin ambil pusing apabila nantinya dirinya gagal di jalur independen.

"Proses verifikasi atau tidak, kita kan awalnya suudzon kalau kita tidak ajukan independen, satu bulan kemudian batal mengusung saya, kita selesai. Kalau itu terjadi saya rela tidak dipilih enggak apa-apa juga. Karena politik panjang, tahun 2019 sudah pemilu presiden. Saya kira massa 1 juta ini proses transformasi menyadarkan rakyat berkuasa atas negara ini," tutupnya diiringi riuh tepuk tangan dari Teman Ahok.

DPR Uji Kelayakan Tito Karnavian Jadi Kapolri 22 Juni

WaktuCom - Jakarta - Komisi III DPR sudah mempersiapkan rangkaian kegiatan untuk menguji kompetensi Komjen Tito Karnavian sebagai calon kapolri. Sebelum uji kepatutan dan kelayakan, Komisi III ingin mendengar masukan dari sejumlah lembaga terkait rekam jejak Tito.

"Selasa (21 Juni) kita undang KPK, PPATK, Kompolnas. Kita minta masukan terkait Tito. Selasa sore, kita kunjungan ke rumah Komjen Tito," ujar Ketua Komisi III Bambang Soesatyo seperti dikutip dalam laman Fraksi Golkar, Sabtu (18/6/2016).

Sementara, uji kepatutan dan kelayakan kepada Tito akan dilakukan pada Rabu 22 Juni 2016. "Rabu fit and proper test," kata dia.

Bambang yakin tidak akan ada masalah berarti dalam proses pembahasan kapolri. Golkar sendiri sudah menyatakan siap mendukung Komjen Tito.

"Saya yakin lancar walaupun ada riak-riak. Namanya politik," ucap Bambang.

Tito yang pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya itu saat ini tengah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tito juga dinilai punya sejumlah prestasi ketika menjadi Kapolda Papua dan Kepala Densus 88 Antiteror Polri.

Nama Tito Karnavian sebenarnya tidak masuk dalam daftar bursa calon Kapolri yang diusulkan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) ke Kompolnas, yang diteruskan ke Presiden.

Meski begitu, ternyata Presiden Jokowi punya sikap dan penilaian sendiri. Di luar nama yang diusulkan Wanjakti ke Kompolnas itu, Presiden memilih Tito Karnavian yang merupakan lulusan terbaik Akademi Polisi tahun 1987, untuk menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti sebagai Tribrata Satu.

Hanura: Ahok Memang Mudah Marah, Tapi Lekas Baik Lagi

WaktuCom - Jakarta - Tindakan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) mengusir wartawan ke luar balaikota tengah menjadi sorotan. Hanura menyoroti gaya komunikasi Ahok selama ini.

"Ya itu mungkin kekesalan spontan dari seorang Ahok yang memang gaya komunikasinya seperti terkesan mudah marah," kata Sekretaris Fraksi Hanura, Dadang Rusdiana kepada wartawan, Jumat (17/6/2016).

Dadang meyakini, kekesalan Ahok itu tidak akan berlangsung lama. Dia pun berharap Ahok bisa langsung memaafkan.

"Karakter seperti Pak Ahok itu kan mudah marah tapi segera bisa baikan kembali. Saya kira Pak Ahok tak bermaksud jauh seperti itu, esok lusa juga biasa lagi," ujar Tim Pemenangan Pilkada DKI di Hanura ini.

Sebelumnya diberitakan Ahok sempat kesal dengan pernyataan wartawan yang dianggapnya mengadu domba. Wartawan menanyakan soal tudingan uang Rp 30 miliar ke Teman Ahok. Lalu Ahok menjelaskan bahwa itu adalah upaya memfitnah dirinya, setelah kasus Sumber Waras tak terbukti ada kesalahan.

Awalnya Ahok bercerita tentang dirinya yang konsisten ingin ada undang-undang pembuktian terbalik. Setiap pejabat harus mampu membuktikan asal-usul hartanya, jika tidak maka tak usah jadi pejabat.

"Berarti tidak ada pejabat sehebat bapak?" tanya wartawan arah.com yang bertanya ke Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (16/6/2016).

Ahok kemudian merespons pertanyaan itu cukup keras. Dengan nada tinggi Ahok menyebut pertanyaan itu bernuansa mengadu domba.

"Bukan bilang begitu. Banyak. Saya cuma katakan, tidak usah ngadu domba. Saya cuma minta Anda bandingkan untuk punya pikiran... Anda kan nuduh saya tidak jujur, lalu saya tanya, kalau saya tidak jujur, kamu berani tidak nantang seluruh republik seperti ini, itu yang saya bilang, tidak usah di-spin," jawab Ahok dengan nada tinggi.

Ketika Ahok masuk ke ruang kerjanya, beberapa wartawan langsung menuju tempat untuk mengetik berita seperti biasanya. Sementara itu yang lainnya masih ada di ruangan lokasi wawancara. Rupanya Ahok kembali ke lokasi itu dan kembali marah.

"Saya sebetulnya tak ada kewajiban untuk jawab Anda, saya tegaskan itu, bolak balik mau adu domba terus, kamu tidak boleh masuk sini lagi," kata Ahok ke wartawan arah.com.

Djarot: Dukungan Buat Ahok Kuat Banget

WaktuCom - Jakarta - Basuki T Purnama (Ahok) baru saja mendapat dukungan dari Golkar untuk maju ke Pilgub DKI 2017. Sehingga dengan demikian parpol yang mendukungnya menjadi tiga, setelah NasDem dan Hanura.

"Ya makin kuat. Siapa bilang Pak Ahok enggak kuat? Pak Ahok kuat banget ya, dukungan luas dari Golkar, Nasdem, Hanura," kata Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (16/6/2016).

Djarot menanggapi positif soal dukungan Golkar ke Ahok. Meski belakangan Ketua Wanbin Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menyebut dukungan itu belum sah.

"Bagus dong terima kasih, banyak dukungan termasuk dari Golkar boleh saja," kata Djarot yang merupakan Ketua DPP PDIP.

Sementara itu Ahok seakan ada di persimpangan antara jalur independen atau parpol menyusul dukungan yang datang. Ahok sendiri bila lewat parpol sebetulnya masih ingin berpasangan dengan Djarot.

Namun Djarot yang masih kader PDIP menyerahkan kepada mekanisme partai. PDIP sendiri tampak masih 'jual mahal' ke Ahok. Akankah PDIP buka pintu buat Ahok?

"Nanti ya, sabar," ucap Djarot

Wiranto : Tak Masalah Ahok Maju Lewat Independen atau Parpol

WaktuCom - Jakarta - Partai Hanura telah menyatakan dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilgub 2017. Ketua umum Partai Hanura Wiranto tak masalah jika Ahok ingin maju lewat parpol.

"Lewat mana saja ok, namanya proses, jalannya banyak," ucap Wiranto usai menghadiri buka puasa bersama di kediaman Ketua MPR Zulkifli Hasan, di Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (15/6/2016).

Wiranto menyerahkan sepenuhnya kepada Ahok untuk menentukan jalur pencalonan, meski Ahok sudah mendeklarasikan maju independen. Saat ditanya soal PDIP yang juga bisa mengusung Ahok tapi harus lewat parpol, Wiranto tak soal.

"Ya bisa, aturan boleh independen boleh parpol. Terserah Ahok, mana yang terbaik," tegas Wiranto.

Sementara itu, terkait dengan penilaian beberapa politisi bahwa Ahok mengkhawatirkan keterpenuhan dukungannya di jalur independen berupa KTP, Wiranto menilai tak perlu dicemaskan.

"Eggak usah dikhawatirkan, Ahok saja enggak khawatir," kata Wiranto santai.

Sebelumnya, Partai NasDem melalui Jhonny G Plate juga menyebut partainya tak masalah jika Ahok ingin mengubah haluan diusung oleh parpol. Bagi NasDem lewat manapun Ahok akan didukung oleh NasDem.

Sementara Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang partainya juga mendeklarasikan diri mendukung Ahok, ingin Ahok diusung parpol. Meski Yorrys Raweyai tak masalah lewat parpol ataupun independen.

Golkar Deklarasi Dukung Ahok di Pilgub DKI 2017

WaktuCom - Jakarta - Partai Golkar secara resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Deklarasi dukungan dibacakan oleh Plt Ketua DPD Golkar DKI Yorrys Raweyai.

Deklarasi dukungan dinyatakan dalam konferensi pers di Hotel Fairmont, Jalan Asia Afrika, Jakarta, Selasa (14/6/2016). Yorrys berbicara ditemani Ketua DPP Golkar Agun Gunandjar, Freddy Latumahina, dan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar Ramli Muhammad.

Yorrys mengatakan dukungan ini diberikan berdasarkan hasil kajian dan perbincangan politik yang dilakukan Partai Golkar selama beberapa hari ke belakang.

"Maka disepakati bahwa Golkar mendukung saudara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai calon gubernur DKI 2017 yang akan datang," ujar Yorrys dalam konferensi pers.

Menurut Yorrys, keputusan dukungan ini telah disepakati oleh DPP Partai Golkar. Keputusan ini akan disosialisaikan kepada seluruh kader Golkar dalam musyawarah daerah (Musda) DPD Golkar DKI pada 19 Juni mendatang.

"Seluruh pengurus dan kader Golkar di DKI harus mematuhinya dan mensosialisasikan ini bersama-sama secara masif," ungkap dia.

Yorrys mengungkapkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan partai pendukung Ahok lainnya, yakni NasDem dan Hanura soal dukungannya ini.

"Kami juga telah menjalin komunikasi politik dengan relawan Teman Ahok," ucapnya.

Yorrys berharap dengan adanya dukungan ini dapat memberikan dampak positif bagi partai berlambang pohon beringin ini.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi arti tersendiri bagi partai Golkar pada 2017 mendatang," tutup dia.

Sekjen PDIP: Ibu Mega Sayang Sama Ahok

WaktuCom - Jakarta - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan kedekatan antara Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, menurutnya kedekatan itu sebatas personal.

"Ya memang dekat, tapi kedekatannya itu tidak mempengaruhi obyektifitas partai di dalam merespon harapan rakyat. Tapi kalau
Ibu Megawati dikatakan dekat dengan Ahok, ya Ibu Mega sayang sama Ahok," ucap Hasto usai mengunjungi peluncuran buku Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoy di Jl HR Rasuna Sahid, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (13/6/2016).

Hastomenyebut PDIP siap mendukung siapapun bakal calon Gubernur DKI yang akan maju dalam Pilkada 2017. Bahkan ia menghormati sikap Basuki T Purnama (Ahok) yang tetap maju di jalur perseorangan.

"Sangat jelas kami menghormati jalan perseorangan. Tapi saat bersamaan karena beliau juga gubernur saat ini, tugas fraksi PDIP memberikan dukungan sampai tugas-tugas tersebut dinyatakan selesai. Sekiranya pak Ahok menempuh jalan perseorangan kami hormati pilihan itu," ujarnya.

Hasto juga menambahkan siapapun calon gubernur DKI pada Pilkada 2017 mendatang harus bisa bekerjasama dengan Presiden Joko Widodo.

"Siapapun yang memimpin Jakarta, PDIP mempertimbangkan sebaik-baiknya. Jadi harus bisa bekerja sama sebaik-baiknya dengan presiden karena sangat intens gubernur dengan presiden," pungkasnya.

Novanto Terus Puji Sepak Terjang Ahok

WaktuCom - Jakarta - Partai Golkar disebut akan segera mengumumkan dukungannya kepada Gubernur DKI petahana Basuki T Purnama. Ketua Umum Golkar Setya Novanto pun terus memuji keberhasilan yang telah dilakukan pria yang akrab disapa Ahok itu.

"Tentu sekarang figur Ahok kita lihat, dia dulu pernah jadi anak buah saya di DPR dan saya lihat di DPR kiprahnya juga selalu mementingkan rakyat," ungkap Novanto saat menghadiri Buka Bersama di rumah Agung Laksono di Jl Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (12/6/2016) malam.

Novanto menilai kinerja Ahok selama memimpin Jakarta sama bagusnya dengan saat ia masih menjadi anggota dewan. Prestasi Ahok di DKI pun dinilai sudah cukup banyak.

"Masalah yang berkaitan dengan disiplin, dan saya lihat apa yang dilaksanakan di DPR dan DKI sudah dilaksanakan dengan baik dan berjalan baik. Sekarang yang biasanya ada banjir, enggak ada banjir. Manajemen pemerintahan juga berjalan baik," tutur Novanto.

Meski Ahok sudah menegaskan untuk maju lewat jalur independen, Golkar masih tetap berharap agar ia mau maju lewat jalur parpol. Namun jika Ahok tetap terus ingin melanjutkan lewat jalu perseorangan, menurut Novanto tetap saja diperlukan dukungan dari partai politik. Seperti diketahui, sudah ada dua parpol yang secara resmi sudah menyatakan dukungannya meski Ahok memilih jalur independen, yaitu Partai NasDem dan Partai Hanura.

"Ahok sudah bisa memberi gambaran yang positif. Dan tentu sudah jadi pertimbangan saya agar Ahok juga bersama parpol, karena situasi sekarang didukung parpol jadi tentu akan memberikan hal yang baik," ucap Novanto.

"Karena pada dasarnya parpol ini sebagai yang mendukung memiliki suatu hal yang bisa memberi kontribusi besar," lanjut dia.

Lantas apakah Golkar tetap akan mendukung Ahok jika maju indpenden?

"Pasti pak Ahok punya pikirian yang lebih baik, doakan saja," jawab Novanto retoris.

Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Aburizal Bakrie menyebut belum ada keputusan apakah partai berlambang pohon beringin tersebut akan benar-benar memberikan dukungan kepada Ahok. Menurutnya Golkar masih dalam proses menentukan keputusan.

"Golkar punya prosedur sendiri untuk memutuskan. Belum tahu bagaimana nantinya. Yang saya tahu tuh, Pak Ahok maju lewat jalur independen, bukan jalur partai," jela Ical dalam acara buka puasa yang dihelatnya di Hotel Shangri-La, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (12/6/2016).

"Tapi proses dalam Golkar sedang berjalan," sambungnya mengakhiri.

Komisi II: Bukan DPR yang Jegal Ahok, melainkan KPU

WaktuCom - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menuturkan bukan pihaknya yang berusaha menjegal calon perseorangan dengan revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), melainkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pernyataan tersebut diungkapkannya berkaitan adanya pasal dalam revisi UU Pilkada tentang verifikasi dukungan calon perseorangan yang ramai dibincangkan, terutama di DKI Jakarta.

"Saya bilang yang menjegal Ahok bukan DPR, tapi KPU? Karena, soal verifikasi faktual itu 100 persen kami sadur dari PKPU (Peraturan KPU)," kata Lukman dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6/2016).

Lukman menambahkan, DPR memasukkan norma-norma dari PKPU dan praktik verifikasi faktual memang bukan baru diterapkan saat ini.

Ia menjelaskan, verifikasi juga bukan tiga hari melainkan 28 hari dan pihaknya sudah melakukan simulasi aturan tersebut di beberapa daerah.

Jika dihitung rata-rata penduduk yang perlu diverifikasi KPU dalam sehari, angkanya masih memungkinkan, yaitu rata-rata 40 orang di setiap desa.

Selain aturan mengenai verifikasi, lanjut dia, aturan yang dianggap menjegal calon perseorangan adalah formulir dukungan yang dikumpulkan harus sesuai dengan yang dikeluarkan KPU.

"Teman Ahok pasti akan bikin formulir ulang. Sementara di formulir KPU kan tidak ada kop surat Ahok," ujar dia.

Sementara itu, Ketua KPU DKI Jakarta Sumaro menegaskan KPU tak memiliki kepentingan untuk menjegal calon-calon tertentu dalam Pilkada. Sebagai penyelenggara pemilu, kata dia, KPU hanya merupakan pelaksana UUD.

Hasil pembahasan di DPR setelah diketuk palu maka baru akan diturunkan ke Peraturan KPU. Adapun terkait verifikasi faktual, lanjut dia, bukan 28 hari melainkan 14 hari.

Waktu 28 hari merupakan batas penyerahan dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebelum pendaftaran kepala daerah.

"Jadi, untuk Pilkada 2017, verifikasi dilaksanakan mulai 21 Agustus hingga 3 September," kata Sumarno.

Jika dalam waktu yang ditentukan masih ada pendukung calon perseorangan yang tidak ditemukan, maka mereka diminta datang ke PPS paling lama dalam tiga hari. Jika tidak, dukungan akan dikatakan tidak memenuhi syarat.

Sedangkan mengenai keharusan formulir dukungan dengan format yang dikeluarkan KPU, Sumarno menjelaskan, dalam PKPU Nomor 9 memang disebutkan bahwa jika calon perseorangan memiliki formulir dukungan yang berbeda formatnya, ketika penyerahan ke KPU wajib diserahkan dalam format formulir KPU.

Namun, bukan berarti harus ada pencetakan ulang, melainkan hanya dilampirkan. Sebab, tak semua data dalam formulir dukungan bisa dengan mudah dipindahkan, misalnya tanda tangan pendukung.

"Jadi sama sekali tidak menyulitkan. Memfitnah itu dosa. Tidak mungkin KPU melakukan penjegalan. Yang punya kepentingan bukan KPU, KPU hanya wasit," ujar dia

Ibu Pemilik warung jatuh sakit usai dagangannya diangkut Satpol PP

WaktuCom - Jusriani perempuan berusia 50 tahun pemilik warung nasi di Pasar Induk Rau Kota Serang, sakit usai dagangan di warung nasi miliknya diangkut Satpol PP Kota Serang. Karena dinilai telah melanggar Perda Wali Kota yang membuka rumah makan di Bulan Ramadan di siang hari.

Jusriani yang biasa disapa Eni kini hanya bisa berbaring di warungnya, karena mengalami demam tinggi. Sedangkan warungnya yang sempat tutup selama beberapa hari kini telah buka dan dijaga oleh kerabatnya.

"Kena panas dingin karena kena kagetnya (saat barang dagang diangkut Satpol PP)," ujar Eni, Sabtu (11/6).

Eni menyayangkan warungnya digerebek Satpol PP. Eni menilai banyak warung lain yang buka, namun kenapa warungnya saja yang digerebek.

"Kan banyak yang buka restoran-restoran, kenapa warung saya saja yang digerebek sama Pol PP," kata Eni.

Diberitakan sebelumnya, Jusriani baru saja membuka warung makannya di lantai 2, Pasar Induk Rau Kota Serang. Hidangan sederhana menggugah selera kebanyakan sudah matang dan bersiap diserbu pelanggan. Bukannya didatangi pelanggan, warung nasi miliknya justru diobrak-abrik petugas keamanan.

Warung nasi perempuan berusia 50 tahun itu digeruduk petugas Satpol PP. Makanan buatannya banyak disita. Petugas merasa bahwa Jusriani telah melanggar Perda karena membuka warung nasi pada siang hari di tengah bulang Ramadan.

Paras Jusriani mendadak berubah. Dia hanya pasrah dan menangis saat petugas Satpol PP Kota Serang mengangkut pelbagai makanan sederhananya, mulai dari ikan tongkol, telur balado, nasi maupun sayur dan lauk pauk lainnya.

"Ini (warung) baru buka. Ikan juga belum saya kasih sambel. Semuanya sudah diangkut (Satpol PP)," keluh Jusriani, Rabu (8/6).

Dia menyayangkan sikap Satpol PP Kota Serang mendadak mengangkut makanan dagangannya. Sebab, sejauh ini dia merasa belum mendapat imbauan tentang larangan menjual makanan di siang hari selama Ramadan. "Belum ada surat peringatan," tegasnya.

Hal serupa juga dialami Marfuah, pemilik rumah makan di kawasan Cikepuh, Kota Serang. Dia juga menangis melihat dagangannya diangkut petugas Satpol PP. Sambil memelas, dia merengek agar dagangannya tidak diangkut.

"Jangan dibawa dagangan saya. Kasihan Pak," ungkap Marfuah kepada petugas.

Copet Beraksi Saat Ahok Datang ke Pembukaan Jakarta Fair

WaktuCom - Jakarta - Basuki T Purnama (Ahok) resmi membuka Jakarta Fair 2016 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ahok pun mengunjungi stan-stan di anjungan Pemprov DKI dan momen tersebut dimanfaatkan oleh copet untuk beraksi. Kok bisa?

Usai mengantar Mendagri Tjahjo Kumolo yang hadir saat pembukaan ke mobilnya, Ahok berjalan kaki menuju hall C tempat anjungan Pemprov DKI. Pengunjung menyemut mengerumbungi Ahok. Tak sedikit yang meminta foto bareng atau selfie dengan orang nomor satu di Jakarta itu.

"Pak Ahok presiden, saya doakan pak jadi presiden," ujar salah seorang pengunjung Jakarta Fair menyapa Ahok di lokasi, Jumat (10/6/2016) malam.

"Ih aku pegang Pak Ahok," lanjut pengunjung lainnya usai bersalaman dengan Ahok.

Sepanjang perjalanan menuju anjungan tersebut, Ahok selalu dibuntuti oleh pengunjung namun ia tetap melayani dengan ramah. Ia tampak terseyum dan menyapa warga. Sesekali ia pun berhenti terutama ketika sejumlah anak menghampirinya untuk mengajak bersalaman.

Ahok yang mendatangi stan-stan SKPD dan BUMD seperti PT TransJ, Jakpro, Dinas Pariwisata dan lainnya. Anjungan Pemprov DKI berisi pavilliun Jakarta Smart City. Bukan produk-produk yang dipamerkan di sini melainkan program-program pelayanan Pemprov DKI berbasis teknologi.

Keramaian akibat kedatangan Ahok ternyata dimanfaatkan oleh oknum nakal. Terlihat seorang pencopet tertangkap tangan ketika sedang beraksi mengambil handphone salah seorang pengunjung. Petugas pengamanan dengan sigap langsung mengamankan pria muda itu.

"Sudah ambil apa aja kamu," tanya petugas pengamanan.

"Baru satu bang, baru satu bang," jawab sang pencopet dengan memelas.

Pengamanan JIExpo lalu membawa pergi si copet untuk diproses lanjutan. Kejadian itu tidak membuat keramaian terhenti. Pengunjung tetap saja membuntuti Ahok sehingga suasana di pavilliun Jakarta Smart City cukup crowded.

Ahok sempat memberi sedikit sambutan di panggung yang berada di Anjungan Pemprov DKI. Ia menjelaskan mengapa pihaknya sengaja tidak menyajikan produk-produk khas Jakarta pada Jakarta Fair kali ini.

"Kami tidak lagi menyajikan produk-produk tapi teknologi. Bapak ibu bisa lihat, kami targetkan tahun depan lampu seluruh Jakarta jadi LED, jadi mati hidup lampu bisa kami sajikan lewat segenggam handphone saja," kata Ahok.

"Kami juga menyajikan pembayaran pajak lewat sistem online. Kalau bapak ibu mau bayar bisa lewat HP saja. Nanti tren Jakarta keluar masuk Jakarta hanya tinggal tempel kartu. semua bisa jalan kalau bapak ibu partisipasi dalam teknologi," lanjutnya.

Tak hanya itu, Ahok pun kembali memperkenalkan soal aplikasi Qlue yang dapat digunakan warga Jakarta untuk memberi laporan atau keluhan. Sehingga dengan demikian, Pemprov DKI jadi dapat memantau mana pejabat-pejabat DKI yang bekerja dengan baik dan yang tidak.

"Mudah-mudahan 38 hari ini bapak ibu bisa lihat bagaimana layanan smart city di kota Jakarta dan kami terima masukan-masukannya," tutup Ahok.

Teman Ahok Dukung Wacana Cuti Sehari untuk Verifikasi Faktual

WaktuCom - Jakarta - Calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menceritakan ada inisiatif pendukungnya untuk mengambil cuti kerja sehari saat verifikasi faktual dalam Pilgub DKI 2017. Teman Ahok pun setuju dengan wacana tersebut untuk mengantisipasi tak terhitungnya suara dukungan ke Ahok.

"Kalau kita sih mendukung banget untuk mengambil cuti tapi kalau misal mereka cuti, mereka ngapain. Kalau 14 hari tapi masa harus 14 hari cuti. Dari KPU juga belum mengumumkan mekanismenya gimana dan berapa hari," ujar jubir Teman Ahok Amalia Ayuningtyas di Markas Teman Ahok, Graha Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (9/6/2016).

Amalia mengaku informasi ini didapat melalui pesan broadcast bukan dari tim pusat Teman Ahok. Oleh karenanya, Teman Ahok menjadwalkan akan bertemu dengan KPU minggu depan terkait verifikasi faktual. Salah poin yang dibahas terkait Pasal 48 tentang verifikasi harus melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) selama 3 hari.

"Kita juga dapat broadcast kan yang Teman Ahok itu nggak cuma yang pusat. Itu ada yang mengisiasi sendiri untuk memverifikasi faktual, tapi kan kira juga mau ketemu KPU kita mau menyamakan satu jalan," ujar Amalia.

Sebagaimana diketahui, Undang-undang Pilkada yang terbaru mengatur soal verifikasi faktual itu. Ada 14 hari waktu verifikasi faktual dengan cara petugas mendatangi pendukung ke rumah masing-masing. Bila pendukung belum juga ditemukan, maka kemudian ada waktu tiga hari bagi pendukung yang gagal terverifikasi untuk mendatangi PPS.

Ruhut: Sadarlah Fahri, Ahok Pasti Menang di DKI!

WaktuCom - Jakarta - Usulan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah untuk menyeragamkan formulir calon independen di KPU dianggap mengganjal Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul pun meminta Fahri sadar diri.

"Ahok itu pasti menang. Saya ini tokoh penggerak Teman Ahok, kita ini akan lebih dari 1 juta KTP. Kalau Fahri ini, kan kita sudah tahu. Sudah, sadarlah," kata Ruhut saat diwawancara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016).

Ruhut menuturkan bahwa UU yang ada selama ini memang sudah memberikan kesempatan bagi calon independen. Hanya saja, dia melihat semua kini kebakarang jenggot setelah Ahok memilih jalur tersebut.

"Dalam hukum, tidak ada berlaku surut. Semua UU yang berkaitan independen, Pak Ahok, itu kami buat sebelum ramai-ramai kebakaran jenggot tahu kehebatan independen ini," ungkap anggota Komisi III DPR ini.

Menurutnya, Fahri yang sudah dipecat PKS juga harus sadar diri. Ruhut. Mengutip pernyataan Ahok, Ruhut menyebut sudah tidak ada tempat bagi wakil rakyat tanpa partai di DPR.

"Ini DPR, beda dengan DPD. DPD itu independen. Dia enggak pantas lagi di sini. Di sini kita mewakili partai. Partainya sudah memecat dia, apalagi sih," ujar Ruhut.

Sebelumnya PKS memang telah memecat Fahri Hamzah, dan posisi Wakil Ketua DPR pengganti dia diganti oleh Ledia Hanifah. Tetapi Fahri lalu menggugat PKS ke Pengadilan Jakarta Selatan. Secara aturan gugatan ini memang menghalangi pemecatan Fahri sebagai anggota DPR, namun bukan penggantian posisinya sebagai Wakil Ketua DPR.

Ahok sendiri saat ditanya tidak menanggapi langsung soal usulan penyeragaman formulir KPU itu. Dia lebih memilih membahas posisi Fahri.

"Ya enggak apa-apalah, dia Wakil Ketua DPR independen kok, nggak ada partainya. Jadi Fahri Hamzah sama saya itu saingan saja. Gue sama dia kan independen," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016).

DPR Benar-benar Merepotkan Ahok

WaktuCom - Jakarta - Revisi UU Pilkada memang tak memperberat syarat independen. Tapi nyatanya ada sebuah pasal yang bisa merepotkan calon independen seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Yang bikin repot adalah aturan di pasal Pasal 48 UU Pilkada. Aturan verifikasi yang baru, bila pendukung tak bisa ditemui oleh petugas saat verifikasi faktual, maka pihak pasangan calon harus menghadirkan pasangan calon itu ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat dalam waktu tiga hari.

"Repot kenapa? Waktu timnya datang hari kerja, pasti kan enggak ada ini," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (6/6/2016).

"Jam segini petugas datang ke rumah kamu, pasti enggak ada. Begitu enggak ada tiga hari batas waktu, kamu mesti datang ke PPS terdekat. PPS terdekat buka 24 jam enggak?" sambung Ahok.

Meski pasrah saja, tapi Ahok merasa hal itu bikin repot saja. Padahal di pernyataan dukungan terhadap dirinya sudah ada pernyataan kalau bohong dipidana. Ahok menyatakan wajar bila pendukungnya nanti bakal tak ada di rumah saat verifikasi. Bahkan pendukung yang berasal dari kalangan ibu rumah tangga pun belum tentu ada di rumah.

"Kecuali ya memang pengangguran atau ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga saja bisa ke pasar," kata Ahok.

Siapa sangka ternyata tidak cukup di situ saja kerepotan Ahok gara-gara sistem baru verifikasi itu. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta KPU menyiapkan formulir standar untuk calon independen yang ingin maju di pilkada. Hal ini bikin calon independen seperti Ahok bakal tambah repot karena harus mengulang pengisian formulir dukungan.

"Kalau KPU bisa bertemu calon independen siapkan fasilitas, verifikasi dini sehingga tahap akhir tinggal verifikasi elektronik saja. Harusnya KPU itu sudah menyiapkan formulir standar untuk verifikasi," ungkap Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

"Jangan orang bikin formulir dengan bentuk yang dibuat sendiri, itu nanti tidak masuk ke dalam sistem. Formulir standar, ada alatnya dan seterusnya," tuturnya tanpa menyindir calon independen siapa yang dimaksud.

Lalu apakah Ahok dan calon independen lain bisa melalui tahapan verifikasi yang merepotkan itu?

New York Times Sebut Ahok Sosok yang Mengguncang Sistem Politik Indonesia

WaktuCom - Jakarta - Pilihan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memilih jalur independen untuk maju pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2017 ternyata menarik perhatian media internasional. The New York Times edisi 5 Juni 2016 misalnya mengulas sosok Ahok dan pilihan politiknya maju sebagai cagub DKI dari jalur non partai politik atau independen.

The New York Times yang merupakan media dengan oplah terbesar kedua di Amerika Serikat itu menyebut pilihan Ahok itu telah mengguncang sistem perpolitikan di Indonesia. Ahok yang berasal dari minoritas itu menjadi gubernur di Jakarta dengan penduduk mayoritas muslim. Meski dari kalangan minoritas, pada Februari 2014 lalu Ahok memilih meninggalkan partai politik.

Ahok keluar dari Partai Gerindra yang mengantarnya terpilih sebagai wakil gubernur kemudian gubernur Jakarta. Ahok memimpin Jakarta tanpa ikatan dengan partai politik.

"Keputusannya maju tanpa dukungan partai politik telah mengguncang sistem politik (Indonesia)," tulis Joe Cochrane dalam artikel bertajuk Governor of Jakarta Bucks Indonesia's Party Politics, Senin (6/6/2016).

Salah satu yang terguncang oleh fenomena Ahok sudah barang tentu adalah partai politik. Selama ini parpol cenderung menempatkan kadernya yang duduk di parlemen dan kabinet hanya berdasarkan sistem kekerabatan bukan kompetensi. Sitem perpolitikan di Indonesia pun dikuasai oleh dinasti politik, pensiunan tentara atau pemilik modal yang menyumbang politikus.

Masih menurut New York Times, sejak era 1990 kemenangan kandidat gubernur maupun calon anggota legislatif yang maju independen sangat rendah. Namun Ahok bisa memecahkan rekor dengan kemenangan yang signifikan.

Charlotte Setijadi peneliti untuk program Ilmu Indonesia di Institut Studi Asia Tenggara-Yusof Ishak yang berbasis di Singapura mengatakan bahwa saat ini Ahok menampilkan dirinya sebagai sosok alternatif dalam sistem politik Indonesia. Ahok tampil saat kepercayaan publik terhadap partai politik menurun.

"Saya pikir ini akan membawa dia (Ahok) mendapatkan suara di Pilkada," kata Setijadi kepada New York Times.

Teman Ahok: Ahok Sudah Lupakan Djarot

WaktuCom - Jakarta - Pendiri "Teman Ahok", Singgih Widiyastono menyebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah mantap berpasangan dengan Heru Budi Hartono untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Saat ini Teman Ahok masih mengupayakan pengumpulan 1 juta Kartu Tanda Penduduk (KTP) .

"Saya yakin Pak Ahok sudah melupakan Pak Djarot. KTP juga sudah hampir satu juta," ujar Singgih di Sekretariat Teman Ahok, Komplek Graha Pejaten, Jalan Pejaten Raya, Jaksel, Minggu (5/6/2016).

Singgih menganggap wajar dengan adanya 'suara-suara' yang menginginkan Ahok kembali berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat yang saat ini menjadi Wagub DKI. Belakangan juga muncul poster dukungan agar Ahok-Djarot kembali berpasangan. Namun ditegaskan kembali, Ahok memilih Heru sebagai pasangan dalam Pilgub.

Dia justru berharap agar Djarot yang juga pengurus DPP PDI Perjuangan bisa maju bersama pasangannya sendiri dalam Pilgub. Teman Ahok tidak khawatir dengan penjajakan koalisi antara PDIP dengan sejumlah parpol dalam Pilgub.

Sementara Teman Ahok selain berupaya memenuhi target 1 juta KTP juga tengah mempersiapkan proses verifikasi yang dibutuhkan.

"Memverifikasi satu juta KTP pasti kan sulit. Kami masih menunggu kabar dari KPU," katanya.

Ahok sebelumnya sudah menegaskan dirinya tidak akan berganti pasangan. Sedangkan Heru juga sudah berkomitmen untuk melaju bersama Ahok.

"Kalau mengundurkan diri kan Pak Djarot susah masuk. Kan itu harus diisi dua nama," kata Ahok mengacu pada formulir dukungan KTP untuk dirinya yang diklaim Teman Ahok sudah mencapai 923.793 KTP dukungan.

SEBARKAN - Bahwa NKRI Bukan Diatur Oleh Ayat Agama, Melainkan Oleh Ayat Konstitusi dan UU Pemerintah

WaktuCom - Kali ini kembali kami memposting artikel yang benar-benar bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Bila Anda adalah penggemar halaman facebook Catetan MAZ TONI Aka Tante Paku, tentunya Anda akan membaca ulasan-ulasan yang menarik dari pengelola Halaman Facebook tsb, karena kami salah satu member di halaman itu. Sebagian dari apa yang dipaparkan oleh pengelola halaman tsb kami paparkan di web ini.

Adapun topik yang kami paparkan disini adalah mengenai Negara diatur oleh sebuah konstitusi dan UU Pemerintah yang berlaku yang disetujui oleh rakyat Indonesia lewat wakil rakyat di gedung DPR/MPR. Tapi anehnya, ada saha yang bawa-bawa agama untuk mengatur negara ini tanpa melihat UU yang ada.

"NKRI BUKAN DIATUR OLEH AYAT AGAMA, MELAINKAN OLEH AYAT KONSTITUSI DAN U.U. PEMERINTAH" demikian tulisan Nandito Brotowinoto yang kami sadur melalui halaman facebook Catetan MAZ TONI Aka Tante Paku, Senin (28/3) memaparkan berikut di bawah ini.

NKRI BUKAN DIATUR OLEH AYAT AGAMA, MELAINKAN OLEH AYAT KONSTITUSI DAN U.U. PEMERINTAH

Saya membawa air suci dalam jerigen dari Jawa Timur atau Bali naik pesawat pulang ke Jakarta, saya patuh pada peraturan bandara dan maskapai penerbangan yaitu: 

"AIR DALAM KEMASAN WAJIB DILETAKKAN DI KOLONG KURSI ATAU KE DALAM BAGASI, TIDAK BOLEH DIPANGKU ATAU DILETAKKAN DI LACI ATAS KEPALA" 

Kalau saya pakai aturan prinsip agama saya yaitu air suci harus diletakkan terhormat, ya saya tak usah naik pesawat. Masih banyak moda angkutan umum lainnya yang tak melarang serupa. 

Begitu pula orang yang merasa kena najiz kalau diendus oleh ANJING keamanan di bandara sebaiknya tak usah naik pesawat selamanya sepanjang segala abad! 

Kalau naik kereta api, mobil angkutan umum dan kapal laut masih terapkan aturan serupa bandara, maka silakan NAIK UNTA! 

Salam NKRI Raya! 

Sumber : Nandito Brotowinoto - Catetan MAZ TONI Aka Tante Paku

 Bila Anda membaca dan memahaminya, maka Anda dan Saya setuju apa yang telah kami paparkan diatas. Oleh karena itu, mari SEBARKAN - Bahwa NKRI Bukan Diatur Oleh Ayat Agama, Melainkan Oleh Ayat Konstitusi dan UU Pemerintah, agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya dan tidak mau lagi dibodohi oleh orang-orang yang haus kekuasaaan dengan kedok AGAMA.

Demikian postingan kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Salam.

Ahok: MRT Tidak Siap untuk Asian Games 2018

WaktuCom - Jakarta - Mass Rapid Transit (MRT) atau Angkutan Cepat Terpadu Jakarta, sedianya akan disiapkan ketika penyelenggaraan Asian Games‎ 2018.

Namun, Gubernur Basuki Tjahja Purnama atau Ahok mengatakan, MRT bukan untuk Asian Games karena baru siap pada 2019.

"MRT tidak siap untuk Asian Games. Dia baru siap 2019," ujar Ahok saat menghadiri acara Jakarta Great Sale 2016 di Jakarta, Jumat 3 Juni 2016.

Kendati, ‎lanjut Ahok, Pemerinta Provinsi DKI berharap, mega proyek transportasi massal yang lain selesai 2018, sehingga siap menyambut pesta olahraga terbesar se-Asia itu. Transportasi tersebut, yakni Light Rail Transit (LRT).

‎"Kita harap 2018, LRT sudah selesai," ujar dia.

Sampai saat ini, Pemprov DKI tengah mempercepat pengerjaan dua mega proyek transportasi massal di Jakarta. Kedua proyek besar itu‎ MRT dan LRT.

Kendati, ditemukan sejumlah kendala dalam pengerjaan proyek-proyek itu. Misalnya, pada pembangunan MRT, ada kesalahan dari pihak kontraktor asal Jepang saat mencetak bagian girder box.‎ Total ada 57 salah cetak di bagian girder box.

Ingat Ya, Kalau Bertengkar Dengan Suami Jangan K4bur Apalagi Sampai Update Status Di Medsos | Share Ya Agar Banyak Yang Tau...

WaktuCom - Dalam kehidupan berumah tangga, wajar kiranya ada masalah permasalahan serta masalah yang berlangsung.

  Tetapi seberat apapun persoalan yang Anda alami dengan suami, jangan sampai lari atau k4bur dari rumah.

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman, “Bertaqwalah pada Alloh rabbmu.
  Jangan pernah engkau keluarkan mereka dari beberapa rumah mereka dan jangan pernah mereka (diizinkan) keluar kecuali apabila mereka lakukan perbu4tan k3ji yang pasti.

Tersebut hukum-hukum Alloh dan barangsiapa yg tidak mematuhi hukum-hukum Alloh, sesungguhnya dia telah berbuat dz4lim pada dianya.

 Engkau tidak tahu mungkin saja saja saja Alloh bikin kebaikan kemudian. ” QS. Ath-Thalaq ; 1

 Jadi, keluarnya seseorang istri dari rumah, di samping termasuk juga sikap yang dih4ramkan oleh Allah, akan jadi besar masalah yang tengah berlangsung. Jangan pernah seseorang istri muslimah ikuti apa yang telah ditangani oleh beberapa besar kaum wanita dimana waktu berlangsung p3rselisih4n dengan suami-suami mereka, mereka juga berkata,

 “Pulangkan saya ke rumah orangtuaku!!! ” atau “Aku akan menelpon keluargaku!!! ”, lalu dia juga memohon mereka untuk menjemputnya dari rumah itu.

 Ini semuanya dilarang oleh syariat.

Jangan sampai tampak dari kita 4khlak yang jelek hingga menyebabkan kita diusir atau k4bur dari rumah kita sendiri.

  Baiknya seorang istri tetaplah tinggal di rumah, dan senantiasa berupaya mencari jalan keluar dari masalah dengan berbagai langkah yang sama seperti syar’i.

Ahok Sindir Ahmad Dhani: Mau Saya Ditangkap? Puasa Dulu 40 Hari

WaktuCom - Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Ahok mengaku tak masalah ketika ada yang melakukan demonstrasi terhadapnya. Termasuk desakan agar dia ditangkap seperti yang diserukan musisi Ahmad Dhani dan aktivis Ratna Sarumpaet.

Hanya saja, Ahok menyayangkan ketika demo tersebut menganggu kepentingan orang lain. Seharusnya, kata dia, demo tentangnya tak harus membuat macet bertambah parah.

"(Dhani demo) Top. Tapi  kalau mau tangkap saya mah kenapa sih harus bikin macet satu Jakarta?" ujar Ahok di RPTRA Utan Kayu Utara, Jakarta Timur, Jumat (3/6/2016).

Menurut dia, daripada demo dan konser, Dhani lebih cocok berdoa agar KPK segera menangkapnya.

"Lu doa aja. Doa jungkir balik, puasa 40 hari 40 malam kek," seloroh Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan sudah ada pergub yang mengatur demo harus dilaksanakan dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

"Itu ada Pegub yang mengatur kita sepakat demo tidak boleh menggangu ketertiban umum. Kan disediakan tempat. Kamu pasang satu band gitu bikin macet satu Jakarta macet," ucap Ahok.

Video DEBAT SERU RATNA sarumpaet vs ruhut sitompul demo AHOK

DEBAT SERU RATNA sarumpaet vs ruhut sitompul demo AHOK

VIDEO

Gagal Nangkep Ahok, Ahmad Dhani Murka pada SLANK. Ini Pembelaan Ketua KPK

WaktuCom - Musisi Ahmad Dhani dan aktivis perempuan, Ratna Sarumpaet, mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis (2/6/2016) sekitar pukul 12.30 WIB. Kedatangannya tersebut terkait mobil dan kru yang sebelumnya diamankan kepolisian.

"Kita mau tanya, kenapa anggota kita diperiksa? Dalam rangka BAP atau apa? Harus jelas ini," ungkap Dhani di Mapolda Metro Jaya.

Dhani masih mempertanyakan kenapa mobil beserta kru-nya diamankan pihak berwajib. Menurut Dhani, akibat diamankannya mobil itu, konsernya di depan Gedung KPK jadi gagal.

Ia pun mempertanyakan mengapa waktu konser band Slank di Gedung KPK beberapa waktu silam tidak dilarang pihak berwajib.

"Konser kita gagal ini di KPK. Kenapa waktu itu konser Slank di KPK boleh, kami dilarang? Ada apa ini?" ungkapnya.

Dhani pun mempertanyakan kenapa mobilnya ditahan. Menurut Dhani, mobil dan delapan orang di dalamnya tidak melakukan pelanggaran.

"Kalau memang enggak boleh masuk, ya enggak boleh masuk, tetapi ini kan ditahan. Kalau ini ditahan, ini melanggar pasal apa?" ujar Dhani.

Kamis pagi, tiga unit mobil yang akan digunakan untuk melakukan aksi unjuk rasa "Panggung Rakyat Tangkap Ahok" diamankan di Polda Metro Jaya. Aksi Panggung Rakyat Tangkap Ahok sendiri digagas oleh Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta.

Aksi itu dikabarkan akan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan beberapa musisi Tanah Air. Sejumlah tokoh yang dimaksud antara lain mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso, Mayjen (Purn) Prijanto, aktivis perempuan Ratna Sarumpaet, musisi ternama Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas, Jaya Suprana, Eggie Sudjana, hingga Presiden KSPI Said Iqbal.

Gelaran aksi anti-Ahok tersebut akan dimulai pada pukul 10.00 WIB dan massa anti-Ahok pun akan turut bergabung dalam aksi tersebut. Massa yang rencananya turun dan mendukung aksi tersebut ialah Federasi Serikat Buruh KSPI, GPII, Geprindo BRN, Kobar, KAHMI Jak-ut, GTA, ACTA, Laskar Bugis Makassar/Priboemi, Gemuis Betawi, SNI, korban gusuran Pasar Ikan, Bima, serta 'Orang Kita'.

Ahmad dhani ini mungkin amnesia. Jadi redaksi akan membantu mengingatkan. SLANK dulu ketika konser di KPK gedung lama, tidak membawa trailer seperti gambar dibawah ini.

Trailer ini punya Ahmad Dhani dan sudah dilarang keras sebelumnya. SLANK saat konser di KPK itu adalah konser mendukung KPK, untuk menolak revisi UU KPK yang dikhawatirkan dapat membuat KPK 'mandul', baca disini Artikel Republika Online Slank Konser di Gedung KPK Tolak Revisi UU.  SLANK tidak bikin konser untuk menyuruh - nyuruh KPK agar seseorang harus jadi tersangka, bukan?

Agus Rahardjo, Ketua KPK menyampaikan, bukan sekali ini saja Slank memberi dukungan kepada KPK. Sebelum ini, ketika KPK dipimpin Taufiequrachman Ruki, Slank sudah mendukung penuh KPK.

"Mulai zaman Pak Ruki, mereka sudah mendukung KPK," ungkap Agus Raharjo sebagaimana dilansir dari Liputan6.com

Sementara Ahmad Dhani bikin konser yang untuk 'ngrecokin' kerja KPK, menekan dan memaksa KPK supaya AHOK harus dijadikan tersangka. Bagaimanapun juga KPK adalah lembaga independen, siapapun tidak bisa mempengaruhi semua keputusan KPK.

Bagaimana menurut Anda?

Si Bos Harus Baca: 10 Alasan Kenapa Karyawan Terbaik Malah Resign

WaktuCom - Isu pemecatan karyawan atau pemutusan hubungan kerja bukanlah hal baru di dunia kerja. Namun yang kini menjadi fenomena aneh adalah karyawan dengan suka rela mengundurkan diri. Bahkan bukan hanya karyawan biasa, tetapi juga karyawan terbaik dengan prestasi cemerlang di kantor.

Ternyata tindakan para karyawan tersebut ada alasannya. Berikut 10 alasan kenapa karyawan terbaik malah mengundurkan diri dari pekerjaan.

1. Karyawan terbaik keluar karena gaji terlalu kecil atau waktu yang dibutuhkan terlalu lama untuk naik gaji.

Karyawan berharap dengan membaiknya performa kerja, maka ada peningkatan dalam urusan pendapatan. Meskipun gaji tidak naik, paling tidak ada fasilitas baru yang diperoleh. Jika performa mereka terus meningkat tetapi gajinya tetap, mereka bisa berpikir kantor hanya mengeksploitasi dirinya.

2. Karyawan terbaik keluar karena ada tempat lain yang menawarkan gaji atau fasilitas lebih baik dari kantor yang sekarang.

Bila prestasi tak ditunjang dengan perbaikan pendapatan, jangan heran bila karyawan akan keluar kerja. Apalagi bila ada perusahaan lain yang memiliki penawaran gaji atau fasilitas lebih baik. Dan kamu perlu tahu, orang yang bertugas merekrut karyawan terbaik dari kantor lain dinamakan ‘headhunter’.

3. Karyawan terbaik keluar karena pola kerja yang sekarang terlalu monoton dan membosankan. Dan mereka ingin tantangan.

Manusia adalah makhluk yang dinamis. Ia selalu bergerak mencari hal yang baru dan tantangan. Bahkan bila sebuah pekerjaan dihadapkan pada rutinitas yang monoton, besar kemungkinan karyawan akan meninggalkannya karena rasa bosan.

4. Karyawan terbaik keluar karena prestasi yang mereka lakukan tak pernah dianggap dan tak diapresiasi sama sekali.

Tak ada yang menghargai prestasi atau kemajuan yang dibawa oleh seorang karyawan. Maka jangan heran bila karyawan tersebut memilih mundur dari pekerjaan.

5. Karyawan terbaik keluar karena tekanan kerja yang terus membesar.

Tekanan kerja yang terus menghimpit bisa jadi adalah pendorong karyawan untuk mundur. Tekanan kerja semisal banyaknya pekerjaan, waktu yang semakin ketat, beban kerja dan sebagainya. Ketika tekanan kerja sudah berada di luar kesanggupan karyawan, ia akan keluar.

6. Karyawan terbaik keluar karena ingin mendirikan usaha sendiri.

Dengan kondisi perekonomian dunia yang terus membaik, banyak kesempatan usaha yang terbuka di luar sana. Jadi tak heran orang-orang berlomba-lomba membuat usaha rintisannya sendiri. Termasuk para karyawan terbaik dari sebuah kantor tertentu.

7. Karyawan terbaik keluar karena ada intrik dan drama di kantor.

Intrik dan drama bisa terjadi di mana saja, kantor misalnya. Berawal dari perasaan iri karyawan lain yang punya prestasi terbaik, sehingga menciptakan kompetisi yang tidak sehat. Misalnya menyebarkan gosip buruk dan sebagainya hingga membuat karyawan harus mengundurkan diri.

8. Karyawan terbaik keluar karena ada masalah keluarga.

Masalah bisa saja terjadi bukan dari kantor, melainkan keluarga karyawan. Semisal pasangannya tidak mengizinkan lagi untuk bekerja, atau anak-anak mereka memerlukan perhatian lebih. Kondisi tersebut kemudian membuat karyawan terbaik ingin mengundurkan diri.

9. Karyawan terbaik keluar karena masalah kesehatan.

Masalah kesehatan juga bisa menghantui psikologis seseorang. Beban kerja yang terlalu besar hingga memberikan stres, ditambah dengan kesehatan tubuh yang terus memburuk, bisa menjadi momok menakutkan sehingga membuat karyawan memutuskan resign. Biasanya banyak terjadi di perusahaan tambang.

10. Karyawan terbaik keluar karena pindah domisili atau tempat tinggal.

Berganti domisili juga bisa menjadi alasan tersendiri. Karyawan terbaik memutuskan untuk tinggal di daerah lain dengan alasan personal, lalu memutuskan untuk keluar dari perusahaan. Perusahaan yang tidak ingin kehilangan karyawan terbaiknya, biasanya berusaha mentransfer karyawan ke kantor cabang terdekat di daerah tujuan.

Ahok Ingin Jakarta Punya Hak Impor Bahan Pokok Sendiri

WaktuCom - Jakarta - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan pentingnya kebijakan impor bahan pokok. Bahkan Ahok ingin agar Jakarta punya hak mengimpor bahan pokok sendiri.

"Kenapa Jakarta tidak punya hak impor sendiri? Kami jamin kok, Bulog tinggal beli, kualitas yang lebih baik bisa lebih murah. Langsung kami produksi, jual sendiri. Seharusnya seperti itu untuk kota Jakarta," kata Ahok, Kamis (2/6/2016).

Hal itu disampaikan Ahok saat jumpa pers rapat koordinasi 'Peningkatan Daya Saing Kawasan Perkotaan sebagai Penggerak Ekonomi Regional' di Gedung Thamrin, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Hadir dalam acara, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Ada pula Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.

Ahok menyatakan kartu multifungsi Jakarta One yang diluncurkan bisa memudahkan pemerintah dalam mengetahui perilaku konsumen yang membeli barang kebutuhan pokok yang dijual murah di operasi pasar.

Misalnya daging sapi, saat ini dijual Rp 120 ribu per kg. Namun pemegang JakartaOne dari kalangan kurang mampu, yakni yang semula memegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), bisa membeli dengan harga Rp 39 ribu per kg. Ahok menjelaskan kenyataannya Jakarta memang kekurangan daging sapi, dan Jakarta perlu impor daging sapi.

"Kita tahu semua, kami kekurangan sapi. Impor sapi (selama ini) buka-tutup buka-tutup. (Seharusnya) Kita buka saja," kata Ahok.

Impor daging sapi adalah berupa daging beku, dan itu bisa dijual murah Rp 39 ribu. Tak masalah bila keran impor dibuka, asalkan peternak sapi tak sampai terganggu.

"Tugas pemerintah menjaga peternak tidak frustasi. Contoh, kami sepakat semua sapi produktif di NTT, kalau dia jual dengan murah maka kami beli. Kami gunakan Dinas Kelautan dan Perikanan," kata Ahok.

Bagi Ahok, impor bukannya terlarang, soalnya demi menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran. Dia menuturkan, pihak dari Australia sudah berniat mau mengimpor, namun mereka kesulitan karena Indonesia menerapkan sistem buka-tutup kebijakan impor.

"Australia banyak sekali yang mau kerjasama dengan kita. Tapi dia bingung masuknya," kata Ahok.

Kebijakan impor juga perlu untuk memastikan persediaan bahan pokok. Bila Pemerintah tak punya persediaan bahan pokok, maka dinamika harga barang di pasar berisiko dikendalikan para penimbun bahan pokok.

"Jadi impor ini perlu buat jaga-jaga, biar barangnya di tangan kita. Soal kita nanti lepasnya kapan, yang penting ada barang dulu," tandasnya.